KBCF Gagas Kolaborasi Parapihak dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kutai Barat

Kutai Barat, 9 Desember 2022. Kawal Borneo Community Foundation (KBCF) menyelenggarakan workshop yang bertajuk Mendorong Kolaborasi Parapihak dalam Mendukung Pengembangan Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Wisata Hutan Adat Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Bertemakan kolaborasi, kegiatan dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat diwakili Sekretaris Daerah, Dr. Ayonius. Serta melibatkan beberapa para pihak dari dinas terkait, kelompok pengelola hutan (KPH), perwakilan dari beberapa kecamatan, petinggi kampung, kelompok perhutanan sosial (KPS) serta mitra NGO dalam lingkup daerah Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan diselenggarakan dengan tujuan mensosialisasikan urgensi dan manfaat program perhutanan sosial di Kutai Barat. Tujuan lainnya adalah melahirkan berbagai bentuk dukungan dari parapihak dalam pengembangan pengelolaan perhutanan sosial di Kutai Barat.

Diawali sambutan Direktur KBCF, Mukti Ali menyampaikan beberapa poin penting tujuan dibentuknya kerjasama dan kolaborasi parapihak. Hal ini ditanggapi dengan baik oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dr. Ayonius. “Kami Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung segala bentuk kegiatan tentang perhutanan sosial di Kutai Barat utamanya tentang kehutanan bagaimana kita mempersiapkan area kita sebagai penyangga calon ibukota negara baru yang tentunya harus berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat di daerah”, ujar Ayonius dalam sambutannya. "Tentu kita semua berharap akan lebih banyak potensi-potensi yang ada di hutan yang dapat kita kembangkan bersama, tidak mudah ketika berbicara tentang kehutanan, tapi melalui kerja bersama dengan semua pihak yang ada disini kita bisa mengembangkan pengelolaan perhutanan sosial ini bersama-sama" tutup Ayonius sebelum bertolak meninggalkan lokasi.

Kegiatan beralih memasuki sesi materi yang disampaikan Mukti Ali, Direktur KBCF. “Kutai Barat mempunyai 9 unit area perhutanan sosial dengan total luas 20.744 hektar yang terdiri dari 5 unit hutan desa, 3 unit HTR dan 1 unit hutan adat,” papar Mukti Ali, Direktur KBCF dalam sambutannya. “Melihat potensi dan beberapa kendala tidak berjalannya beberapa unit PS pasca terbitnya persetujuan, maka perlu kita sosialisasikan dan membentuk kerjasama dengan parapihak untuk mendorong pengembangan pengelolaan perhutanan sosial di Kutai Barat,” terang Mukti Ali dalam presentasinya. “Tentu harapan kita semua, setelah pertemuan ini kita dapat bekerjasama dalam pengembangan perhutanan sosial di Kutai Barat dan menyusun rencana tindak lanjut untuk pengelolaan perhutanan sosial di Kutai Barat,” tutup Mukti dalam presentasinya.

Pada sesi diskusi terdapat beberapa masukan dan komentar dari beberapa peserta. Seperti yang disampaikan perwakilan dari Dinas Perkebunan Kutai Barat. "Di Dinas Perkebunan, Kami mempunyai program pengadaan bibit untuk tanaman pertanian dan perkebunan seperti Karet, Kopi dan Kakao, tinggal nanti bagaimana pembuatan pengajuannya kami siap membantu untuk pengadaan bibitnya". Selain itu dukungan juga datang dari Kecamatan Barong Tongkok yang menyatakan dukungan untuk program perhutanan sosial di Kabupaten Kutai Barat utamanya di wilayah kecamatan Barong Tongkok.

"Saya ucapkan terimakasih kepada bapak-ibu yang telah hadir di kegiatan ini. Harapan kita semua, dari adanya pertemuan ini melahirkan bentuk-bentuk kerjasama yang berkelanjutan dan tentunya upaya dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan perhutanan sosial di Kutai Barat", tutup Hendra Putra pada akhir sesi diskusi.